Resume : Menggugat Pers dan Negara oleh Amir Effendi Siregar #bridgingcourse


Independensi pers di Indonesia mulai menjadi persoalan. Hal ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Ketua Umum PWI; Bung Margiono, Menteri Tifatul Sembiring bahkan Presiden SBY menggugat profesionalisme dan independensi pers. Gugatan-gugatan tersebut berkaitan erat dengan kepemilikan media. Namun, negara sebagai regulator dan pemerintah juga memiliki ruang untuk mendapatkan gugatan serupa .

Pada umumnya media Indonesia masih bersifat elitis, isinya seragam, dan terkonsentrasi pada kepemilikan. Media paling elite adalah cetak. Tetapi sirkulasi tersebut masih terbilang sangat kecil bila mengikuti standar minimal UNESCO.

Media cetak di Indonesia banyak beredar di kota-kota besar dan daerah  urban. Internet digunakan untuk memperluas jangkauan. Meskipun penetrasinya masih kecil. Televisi swasta baru menjangkau 78 persen penduduk. TVRI juga belum mendapat perhatian yang layak. Isi stasiun televisi swasta berorientasi pada penduduk urban, seragam, dan elitis. Radio menjadi media yang jangkauannya paling luas di Indonesia. Media ini paling demokratis dalam keragaman dan kepemilikan.

Regulasi media di negara demokratis dibagi menjadi dua. Pertama, media yang tak menggunakan wilayah publik/frekuensi yang memiliki prinsip pengaturan diri sendiri oleh penerbitdan organisasi pers. Di Indonesia ada Dewan Pers yang bertugas menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas dan profesi wartawan, dan menyeleseikan sengketa pemberitaan pers. Sejauh ini, penyeleseian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Pers masih harus ditingkatkan. Kedua, media yang memakai wilayah publik/frekuensi seperti radio dan televisi. Pengaturannya harus ketat, harus memperoleh izin, isi tidak boleh partisan, harus netral, dan kepemilikan dibatasi. 

Regulator utama dalam media penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Kominfo dan Bapepam-LK bagi perusahaan publik. Dalam hal ini KPI harus lebih tegas. Untuk kepemilikan media, Kementerian Kominfo seharusnya tidak membiarkan konsentrasi kepemilikan terjadi.

Peraturan pemerintah yang intinya adalah seseorang atau badan hukum langung maupun tak langsung hanya boleh memiliki paling banyak dua stasiun televisi di dua provinis berbeda. Namun, yang terjadi adalah seseorang atau badan hukum menguasai lebih dari satu stasiun televisi di satu provinsi, bahkan tiga.

Intropeksi perlu dilakukan oleh pers Indonesia. Regulator harus terus ditingkatkan. Penegakan hukum harus dilakukan oleh badan yang berwenang. Jika tidak, tak ada lagi independensi pers.



Lamia Putri Damayanti (345745)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kelebihan dan Kekurangan Model-Model (Mekanisme) yang Menghubungkan Opini Publik dengan Pembuatan Kebijakan

1.       The Rational-Activist Model             Mekanisme model ini melalui voting terhadap alternatif kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah. Ini dikenal juga dengan isu voting dimana pemilih tidak memilih partai atau kandidat politik melainkan memilih satu pilihan kebijakan yang disetujuinya. Jadi masyarakat tidak memilih partai maupun kandidat politiknya tetapi langsung memilih kebijakan. Kelebihan,  Tidak adanya kampanye dari partai maupun kandidat yang memiliki unsur kepentingan. Biasanya partai maupun kandidat akan membuat alternatif kebijakan yang menguntungkan pihak mereka. Dalam hal ini, celah bagi partai dan kandidat politiknya untuk memanipulasi kebijakan menjadi kecil bahkan tertutup. Selain itu, model ini juga memberikan kenetralan bagi para pemilih. Pemilih cenderung melihat kebijakan alternatif dengan bijak tanpa melihat orang-orang di balik kebijakan tersebut. Kekurangan,  Model ini terlalu menyedot biaya. Padahal di satu sisi, model ini tidak memberika
Read more

[Teori Komunikasi] Teori dalam Tradisi Sibernetika

1.       The Communicator -           Information-Integration Theory Adalah sebuah teori tentang pendekatan kepada komunikator tentang cara mengakumulasi dan mengorganisasi suatu informasi tentang seseorang, obyek, situasi, dan idea yang dibentuk melalui perilau. Perilaku tersebut adalah sebuah tindakan positif atau negatif yang dibentuk untuk mereflesikan suatu obyek. Suatu perilaku menentukan bagaimana akumulasi dari informasi tetang obyek, orang, situasi dan pengalaman berperan dalam proses komunikasi. Teori ini menawarkan sebuah pennjelasan bagaimana informasi membentuk dan mengubah perilaku.  Terdapat tiga teori teori turunan, yaitu: a.        The Original Formulation:   Pada teori ini pesan dan informasi yang kita percayai baik positif atau negatif akan memengaruhi perilaku kita. Apa yang kita percayai akan memberikan persepsi dan sugesti tertentu dalam berperilaku dan bertindak. b.       Expectancy-Value Theory :  Informasi yang kita dapatkan dapat membuat kita bertam
Read more

Kode Etik Profesi dalam Bidang Komunikasi

  Dalam kehidupan sosial, tentu dibutuhkan suatu aturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi acuan dalam sistem tatanan masyarakat. Acuan tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif. Selain itu, aturan-aturan tersebut diperuntukkan menjaga perilaku dan moral masyarakat agar saling menghormati satu sama lain. Adapun acuan tersebut berupa etika dan hukum. Dalam hal ini, pembahasan mengenai etika adalah sesuatu hal yang penting. Sebab, etika berkaitan langsung dengan moralitas. Sementara itu, Indonesia kini sedang mengalami krisis sekaligus cacat mental. Berbicara mengenai etika adalah menyoal segala sesuatu yang pantas maupun tidak pantas.
Read more