Kampung Badran, Progresif dalam Membentuk Kampung Ramah Anak

Demi mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana membentuk Kampung Ramah Anak (KRA) sejak tahun 2011. Untuk merealisasikannya, Pemkot Yogyakarta menjadikan Kampung Badran sebagai percontohan. “KRA pertama direalisasikan di RW 11 pada tahun 2012,” jelas Joko Sularno saat ditemui di Kampung Badran pada (07/04).

Selama tiga tahun terakhir, pertambahan KRA di Kampung Badran cukup progresif. Menurut Joko, saat ini terdapat 6 dari 13 RW di  Kampung Badran telah menjadi KRA. Jumlah tersebut, jelasnya, cukup banyak dibandingkan kelurahan lain. Beberapa RW yang telah menjadi KRA antara lain RW 3, 5, 9, 10, 11, dan  12 yang akan direalisasikan tahun ini. Walaupun begitu, program-program KRA setiap RW berbeda-beda. Hal tersebut dituturkan oleh Sabar Budi, Ketua RW 10, “Setiap RW membentuk programnya sendiri. Jadi, kegiatan KRA tiap RW juga berbeda-beda,” jelasnya.  


Kegiatan KRA di RW 10 sendiri, jelas Sabar, beraneka ragam dan sangat banyak. Namun, kegiatan KRA di RW tersebut lebih ditekankan pada kursus-kursus untuk anak-anak. Beberapa kursus tersebut di antaranya kursus membatik, fotografi, dan sebagainya. Haryono, Bendahara KRA setempat menjelaskan bahwa adanya tujuan kegiatan tersebut untuk mengedukasi anak-anak. “Untuk melancarkan kegiatan tersebut, RW setempat mengundang pengajar profesional,” jelas Haryono.
Berbeda dengan RW 11 yang memberikan berbagai macam kegiatan edukasi dengan kursus. KRA wilayah RW 9 memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berwisata ke luar kota. Walaupun kegiatannya berbeda, tujuan dari KRA tetaplah memberikan perlindungan dan hak-hak anak. “Setiap kegiatan KRA tetap disesuaikan dengan hak-hak anak,” ujar Joko, pria yang bertugas sebagai Gugus Tugas RW 11 Kelurahan Bumijo, Kampung Brajan.
Sebagai salah satu tugas profesional untuk ujian tengah semester mata kuliah jurnalisme media cetak.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kelebihan dan Kekurangan Model-Model (Mekanisme) yang Menghubungkan Opini Publik dengan Pembuatan Kebijakan

1.       The Rational-Activist Model             Mekanisme model ini melalui voting terhadap alternatif kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah. Ini dikenal juga dengan isu voting dimana pemilih tidak memilih partai atau kandidat politik melainkan memilih satu pilihan kebijakan yang disetujuinya. Jadi masyarakat tidak memilih partai maupun kandidat politiknya tetapi langsung memilih kebijakan. Kelebihan,  Tidak adanya kampanye dari partai maupun kandidat yang memiliki unsur kepentingan. Biasanya partai maupun kandidat akan membuat alternatif kebijakan yang menguntungkan pihak mereka. Dalam hal ini, celah bagi partai dan kandidat politiknya untuk memanipulasi kebijakan menjadi kecil bahkan tertutup. Selain itu, model ini juga memberikan kenetralan bagi para pemilih. Pemilih cenderung melihat kebijakan alternatif dengan bijak tanpa melihat orang-orang di balik kebijakan tersebut. Kekurangan,  Model ini terlalu menyedot biaya. Padahal di satu sisi, model ini tidak memberika
Read more

[Teori Komunikasi] Teori dalam Tradisi Sibernetika

1.       The Communicator -           Information-Integration Theory Adalah sebuah teori tentang pendekatan kepada komunikator tentang cara mengakumulasi dan mengorganisasi suatu informasi tentang seseorang, obyek, situasi, dan idea yang dibentuk melalui perilau. Perilaku tersebut adalah sebuah tindakan positif atau negatif yang dibentuk untuk mereflesikan suatu obyek. Suatu perilaku menentukan bagaimana akumulasi dari informasi tetang obyek, orang, situasi dan pengalaman berperan dalam proses komunikasi. Teori ini menawarkan sebuah pennjelasan bagaimana informasi membentuk dan mengubah perilaku.  Terdapat tiga teori teori turunan, yaitu: a.        The Original Formulation:   Pada teori ini pesan dan informasi yang kita percayai baik positif atau negatif akan memengaruhi perilaku kita. Apa yang kita percayai akan memberikan persepsi dan sugesti tertentu dalam berperilaku dan bertindak. b.       Expectancy-Value Theory :  Informasi yang kita dapatkan dapat membuat kita bertam
Read more

Kode Etik Profesi dalam Bidang Komunikasi

  Dalam kehidupan sosial, tentu dibutuhkan suatu aturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi acuan dalam sistem tatanan masyarakat. Acuan tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif. Selain itu, aturan-aturan tersebut diperuntukkan menjaga perilaku dan moral masyarakat agar saling menghormati satu sama lain. Adapun acuan tersebut berupa etika dan hukum. Dalam hal ini, pembahasan mengenai etika adalah sesuatu hal yang penting. Sebab, etika berkaitan langsung dengan moralitas. Sementara itu, Indonesia kini sedang mengalami krisis sekaligus cacat mental. Berbicara mengenai etika adalah menyoal segala sesuatu yang pantas maupun tidak pantas.
Read more