Kebijakan Registrasi Kartu Seluler Ancam Keamanan Data Pribadi
Mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018, pemerintah menetapkan kebijakan baru untuk melakukan registrasi penggunaan kartu seluler dengan memberikan NIK dan KK. Meski dianggap menjadi salah satu langkah menekan angka kriminalitas, kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan, terutama terkait dengan keamanan data pribadi. Data pribadi menjadi persoalan yang pelik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, tidak ada kejelasan mengenai nasib data pribadi yang akan diberikan pada perusahaan jasa provider. Hal itu diutarakan oleh Sinta Dewi, Ketua Cyber Law , Fakultas Hukum Unpad dalam diskusi publik bertajuk, “Regulasi Seluler: Wajib Registrasi, Perlindngan Tak Pasti?”. Selain Sinta, diskusi tersebut juga menghadirkan Rony Primanto, Kepala Dinas Kominfo DIY dan Heru Tjatur, CTO Kumparan. Acara yang berlangsung pada Sabtu (28/10), menjadi wadah untuk membaca ulang kebijakan wajib registrasi menggunakan NIK dan KK, terutama hak-hak perlindungan masyarakat terhadap d...